Reblogged from APJC Reporting Climate Change:

APJC Climate Change Pada 16 Oktober 2011, saya bersama tiga teman wartawan Indonesia berangkat ke Melbourne, Australia untuk menghadiri undangan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh Asia Pasific Jurnalism Centre “Climate Change” selama enam minggu. Ketiga teman saya adalah Anugerah Perkasa (Bisnis Indonesia), Stefanus Akim (Borneo Tribune), dan Made Ali (Bahana Mahasiswa), serta saya sendiri dari Sinar Harapan. Pada minggu pertama, kami belajar tentang “Workshop English” yang diampu oleh …

Reblogged from APJC Reporting Climate Change:

The United Nations Secretary-General Ban Ki-moon has said that he’s very shocked to see for himself the drastic impacts of Climate Change in Kiribati particulary in the nation’s capital Tarawa. “I have been to north and south pole and I have been to other places around the world and my visit to Kiribati is the most shocking. Even a small sea level rise could affect the whole Kiribati”, he said. Ba Ki-moon made the statement when he paid a visit to “te Bikenikoora”, one of the settlements on Tarawa that has …

Isack Yunam
Keerom–Mencuatnya nilai besaran pembayaran ganti rugi tanah Adat oleh PT Tandan Sawit Papua (TSP) kepada 8 kereth di wilayah Distrik Arso Timur, yang berdasarkan hasil penelusuran wartawan koran ini jauh dari nilai yang layak, membuat Ketua DPRD Keerom, berang.  Terkait itu, DPRD Kabupaten Keerom dalam waktu dekat ini akan membentuk Tim Khusus untuk mengkaji lebih lanjut tentang nilai ganti rugi yang diberikan oleh PT TSP kepada 8 kereth di wilayah Distrik Arso Timur  tersebut. “Wah, tidak benar itu, keterlaluan, kalau memang seperti itu, kami akan kaji lebih lanjut dan segera membentuk Tim Khusus untuk mengkaji ulang, walau mereka bilang itu hasil kesepakatan dengan masyarakat tapi harus yang wajar ka!,” kata Ketua DPRD Keerom Isack Yunam kepada Bintang Papua via telepon Selasa (29/3) kemarin yang mangku tengah beristirahat di rumah karena masih dalam keadaan sakit.  Menurutnya lagi, sepengetahuannya secara pribadi maupun institusi proses dan besaran ganti rugi atas kesepakatan bersama antara masyarakat dan perusahaan, namun dia tidak mengetahui secara rinci berapa besaran ganti rugi yang diterima oleh masyarakat.

“Setahu saya itu sudah kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan, posisi kita nantinya memastikan dan mengawasi masyarakat memiliki nilai tawar yang sama dengan perusahaan dalam menentukan nilai kontrak atau sewa tanah selama 35 tahun ke depan, karena itu tanah produktif,” katanya bernada berang.

Sebagaimana temuan harian Bintang Papua saat proses pembayaran ganti rugi hak ulayat 8 kereth di Distrik Arso Timur Jumat (25/3) lalu, dimana untuk total 18.337 hektar hak ulayat yang dilepas oleh masyarakat adat 8 kereth, kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat adat hanya sebesar Rp. 7 Milyard lebih sedikit, dan rencananya tanah ulayat tersebut akan di sertifikatkan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) untuk dijaminkan ke Bank sehingga perusahaan memperoleh pembiayaan untuk kelangsungan pengembangan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 7.040.000.000 untuk areal seluas 18.337 hektar, itu berarti per hektarnya tanah adat masyarakat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Arso Timur dan anak cucunya hanya di hargai Rp 384 ribu, artinya per meter tanah ulayat tersebut hanya di hargai Rp 384 rupiah.

Selain itu kejanggalan lainnya yang ditemukan Bintang Papua dalam proses pembayaran ganti rugi adalah lamanya proses pembayaran yang dilakukan dalam 4 tahap (4 tahun) padahal bila merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 34 huruf a perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya maupun Pengolahan dan hendak mengurus Hak Guna Usaha (HGU) wajib menyelesaikan hak atas tanah kepada masyarakat selambat – lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya izin dimaksud, dan dalam peraturan perundang – undangan yang ada tidak dikenal istilah “tali kasih’ dan sebagainya namun yang diakui adalah ‘hak atas tanah ulayat”.(amr/don/03)

Selasa, 29 Maret 2011 16:37

JAYAPURA—Kantor Bupati Kabupaten Yahukimo yang berada di Dekai, pada Kamis (3/3) malam sekitar pukul 21.15 Wit ludes dilalap api. Dari insiden ini, dua orang warga yakni Okto Hilapok (pegawai Bank Papua Cabang Pembantu di Distrik Dekai) dan Ronald Matua terluka akibat terkena panah, dan sudah di rujuk ke Rumah Sakit Dian Harapan, Jayapura, Jumat (4/3) siang.

Selain menghanguskan kantor Bupati, api juga melalap beberapa bangunan yang berada di dekatnya seperti kantor Bank Papua, kantor Dinas Keuangan serta salah satu rumah warga.

Kuat dugaan aksi pembakaran dilakukan oleh massa pendukung salah satu calon yang kalah dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilukada di kabupaten tersebut, dimana dalam putusan MK memenangkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Yahukimo, Ones Pahabol – Robby Longkutoy.

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi. Bekto Soeprapto saat dikonfirmasi Wartawan di Kantor Gubernur Papua, Jumat (4/3) lalu mengatakan, setelah menerima laporan kebakaran tersebut dirinya langsung memerintahkan empat pejabat utama Polda Papua untuk meninjau langsung lokasi pembakaran. Para perwira menengah yang diutus guna mengambil langkah penegakan hukum tersebut, adalah Kepala Biro Operasional, Kombespol Rudolf Roja, Direktur Reserse Kriminal, Kombespol Petrus Wayne, Direktur Intelijen Keamanan, Kombespol Dwi Hartono, dan Kepala Satuan Brimob, Komisaris Besar Polisi Prasetyo.

Pada kesempatan itu, Kapolda Bekto dengan tegas menyatakan akan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pelaku pembakaran tanpa pandang bulu.”Siapa pun pelaku apa pun alasanya membakar rumah dan menyerang orang harus dihukum dan harus dikejar. Saya dapat informasi orangnya lari ke gunung harus dikejar sampai dapat. Walau alasannya karena marah, karena diprovokasi, karena dipancing-pancing itu tetap tidak boleh. Itu biadab dan harus diproses,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombespol, Wachyono yang dihubungi Bintang Papua via telepon, Sabtu (5/3) malam mengatakan, sementara ini pihaknya baru melakukan pemeriksaan saksi saksi termasuk saksi korban. Dari keterangan saksi itu nantinya akan terus didalami untuk mengungkap siapa pelaku pembakaran.

Wachyono juga menyebutkan, untuk memperkuat pengamanan di wilayah tersebut pasca pembakaran, Polda Papua akan mengirim satu pleton pasukan Brimob untuk memback-up pasukan yang sudah ada disana. “Sementara situasi kota Dekai saat ini sudah mulai berangsur kondusif,” pungkasnya. (ar/aj)

Ditulis oleh redaksi binpa
Minggu, 06 Maret 2011 20:50

THE entire Island of New Hanover in New Ireland Province has been sold to foreigners for US$1.6million (K4m) in what has been described as the biggest scandal in the country’s short history.

Documents obtained by Post-Courier clearly give details of the sale, entered between Tutuman Development Ltd (seller) and a Singaporean Company identified as Palma Hacienda Ltd (buyer) in June 2009. The documents are the Sale and Purchase Agreement and a Supplementary Agreement entered between the two parties.

The deal to sell the island by Tutuman Development Limited whose directors include a former premier of the province and the foreign company was done without the consent of any authority from the landowners

Documents show the purchase price was paid into a director‘s personal bank account with the Citibank Singapore Ltd.

Ishmael Passingan, who is the company secretary for Central New Hanover Ltd, a landowner company, confirmed to this paper in an interview yesterday from New Ireland that the landowners became aware of the sale and the matter was reported to police on February 25 this year.
Police contacted confirmed that two days later on Monday February 27, 2011, investigators and detectives from the major organised crime unit detained one of the foreigners involved at the Jackson’s Airport and seized her passport when she was trying to leave the country.

Mr Passingan and the law firm representing the landowners, Titus Lawyers, confirmed Tutuman Development Ltd sold Portion 887C (Central New Hanover) together with Portions 885C (Umbukul) and 886C (Tabut) which make up the whole Island.

Documents also confirmed the former premier was at that time, the chairman of the company when the customary land were sold to the foreign company.

“We are now asking police to act swiftly to prosecute those implicated in the sale of the island and intervention from the National Government and the provincial government to return the birth rights of the people of New Hanover,” Mr Passingan pleaded.

Under the Supplementary Agreement to the Sales and Purchase the buyer was obliged to remunerate the seller an additional amount of $US1,000,000.

A deposit of $US200,000 (K600,000) was paid immediately upon the signing the agreement and the balance of K800,000 within six months from the date the agreement was signed.

melanesia, land

melanesia, papua, fosil, sejarah